Tuliskan 4 dasar hukum yang mengatur pembelaan
Negara!
Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah:
– Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (3)
– Dan Pasal 30 ayat (1).
– Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002.
– Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.
Berikut ini penjelasannya.
Dasar hukum bela negara secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1), yang berbunyi:
– Pasal 27 ayat (3) mengamanatkan, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
– Pasal 30 ayat (1) mengamanatkan, “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.
– Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
– Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Dengan demikian, jawaban yang tepat seperti paparan diatas.
Semoga membantu.
Rekomendasi lainnya :
- Undang undang nomor 3 tahun 2002 tentang.... undang undang nomor 3 tahun 2002 tentang.... Jawaban yang benar adalah tentang pertahanan negara. Berikut pembahasannya : Undang-undang nomor 3 tahun 2002 merupakan peraturan perundang-undangan…
- Salah satu landasan hukum hubungan internasional… salah satu landasan hukum hubungan internasional Indonesia adalah piagam PBB, terutama... A. pasal 1 B. pasal 2 C. pasal 3 D. pasal 4 E. pasal…
- Landasan yuridis utama pengelolaan ekonomi… Landasan yuridis utama pengelolaan ekonomi Indonesia, yang menjadi acuan pemerintah dalam melaksanakan perekonomian secara makro/menyeluruh adalah.... Jawabannya adalah Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945.…
- Pengenaan pajak harus berdasarkan undang-undang, hal… Pengenaan pajak harus berdasarkan undang-undang, hal tersebut dijelaskan pada .... Jawaban yang benar adalah UUD 1945 pasal 23 A Penjelasan: Pajak merupakan iuran wajib pajak…
- 1. Perbedaan arti Pancasila sebagai Dasar Negara dan… 1. Perbedaan arti Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Fungsi dan Peran Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Manfaat Pancasila sebagai Dasar Negara…
- Wilayah,letak,dan potensi yang di miliki negara… Wilayah,letak,dan potensi yang di miliki negara Indonesia menjadi alasan pentingnya upaya bela negara dari aspek? Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah pertahanan dan keamanan. Berikut ini…
- Dalam uud nri tahun 1945 pasal 34 menjelaskan hak… Dalam uud nri tahun 1945 pasal 34 menjelaskan hak warga negara untuk mendapatkan Jawaban: Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945…
- Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, peraturan… Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum tertinggi adalah .... A. Peraturan Presiden B. Undang-Undang C. Doktrin D. Undang-Undang Dasar 1945 E.…
- Upaya mewujudkan pokok pikiran persatuan dalam… Upaya mewujudkan pokok pikiran persatuan dalam lingkungan bangsa dan negara antara lain melalui perilaku .... a. hidup rukun dengan saudara b. ikut serta dalam belajar…
- Apa ciri-ciri kemampuan bela negara yang harus… apa ciri-ciri kemampuan bela negara yang harus diberikan kepada setiap warga negara Indonesia? Jawaban yang benar adalah: 1. Cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan…
- Pasal 1 pasal 30 ayat 1 dan 2 UUD NRI tahun 1945… Pasal 1 pasal 30 ayat 1 dan 2 UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan…
- Sebutkan 4 alasan terjadinya aman demen undang-undang dasar Sebutkan 4 alasan terjadinya aman demen undang-undang dasar Jawaban a. Sistem konstitusi masih bersifat sarat eksekutif atau executive heavy. b. Kekuasaan terpusat pada presiden…
- Setiap negara di dunia memiliki bentuk negara… setiap negara di dunia memiliki bentuk negara termasuk negara Indonesia. sejak awal kemerdekaan pada tahun 1945, negara Indonesia berbentuk negara kesatuan. mengapa negara Indonesia berbentuk…
- Contoh penyelenggaraan negara yang sesuai dengan… Contoh penyelenggaraan negara yang sesuai dengan kedudukan pancasila sebagai dasar negara Jawaban: Sebagai dasar negara maka Pancasila sekaligus sebagai sumber hukum, dalam arti semua hukum…
- Gotong royong di bidang ekonomi untuk kesejahteraan… Gotong royong di bidang ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal .... a. 33 ayat…