Tuliskan 4 dasar hukum yang mengatur pembelaan
Negara!
Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah:
– Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (3)
– Dan Pasal 30 ayat (1).
– Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002.
– Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.
Berikut ini penjelasannya.
Dasar hukum bela negara secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1), yang berbunyi:
– Pasal 27 ayat (3) mengamanatkan, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
– Pasal 30 ayat (1) mengamanatkan, “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.
– Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
– Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Dengan demikian, jawaban yang tepat seperti paparan diatas.
Semoga membantu.
Rekomendasi lainnya :
- Undang undang yang menegaskan keikutsertaan warga… Undang undang yang menegaskan keikutsertaan warga negara dalam upaya pertahanan dan keamanan negara dapat diwujudkan melalui pendidikan pendahuluan bela negara adalah Pasal ... Undang undang…
- Berdasarkan uu no.25 tahun 1992 pasal 21, sebuah… Berdasarkan uu no.25 tahun 1992 pasal 21, sebuah koperasi harus dilengkapi dengan perangkat organisasi. salah satunya adalah rapat anggota. rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi yang…
- Undang undang nomor 3 tahun 2002 tentang.... undang undang nomor 3 tahun 2002 tentang.... Jawaban yang benar adalah tentang pertahanan negara. Berikut pembahasannya : Undang-undang nomor 3 tahun 2002 merupakan peraturan perundang-undangan…
- Menurut UU no.20 tahun 1999 pasal 2 ayat 2 angkatan… Menurut UU no.20 tahun 1999 pasal 2 ayat 2 angkatan kerja adalah penduduk yang usia kerja… Jawabannya adalah penduduk yang berusia di atas 15 tahun…
- Gotong royong di bidang ekonomi untuk kesejahteraan… Gotong royong di bidang ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal .... a. 33 ayat…
- Contoh penyelenggaraan negara yang sesuai dengan… Contoh penyelenggaraan negara yang sesuai dengan kedudukan pancasila sebagai dasar negara Jawaban: Sebagai dasar negara maka Pancasila sekaligus sebagai sumber hukum, dalam arti semua hukum…
- Salah satu landasan hukum hubungan internasional… salah satu landasan hukum hubungan internasional Indonesia adalah piagam PBB, terutama... A. pasal 1 B. pasal 2 C. pasal 3 D. pasal 4 E. pasal…
- Pasal 1 pasal 30 ayat 1 dan 2 UUD NRI tahun 1945… Pasal 1 pasal 30 ayat 1 dan 2 UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan…
- Apa ciri-ciri kemampuan bela negara yang harus… apa ciri-ciri kemampuan bela negara yang harus diberikan kepada setiap warga negara Indonesia? Jawaban yang benar adalah: 1. Cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan…
- Dalam pembukaan UUD NRI 1945, terdapat 4 pokok… Dalam pembukaan UUD NRI 1945, terdapat 4 pokok pikiran yang merupakan pancaran dari dasar falsafah negara, pokok pikiran kedua adalah …. Jawaban yang benar adalah…
- Dasar hukum dari kementerian republik indonesia adalah …. Dasar hukum dari kementerian republik indonesia adalah …. Jawaban: Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembentukan, pengubahan,…
- Dalam Q.s al-qoriah, Sebutkan dan tuliskan… Dalam Q.s al-qoriah, Sebutkan dan tuliskan kalimatnya; ada berapa jumlah hukum bacaan: 1. Mad Wajib muttasil 2. Mad Jaiz munfashil Alim 3. Alif lam Qomariyah…
- Usulan tentang dasar Indonesia merdeka pada sidang… Usulan tentang dasar Indonesia merdeka pada sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Soepomo, dan Ir. Soekarno. Pada tanggal 31 Mei 1945, Soepomo…
- Pasal 1 undang undang dasar negara republik… pasal 1 undang undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk.... Jawaban: Republik. Cermati penjelasan berikut ya!…
- Ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara… Ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan…