Landasan hukum penyusunan APBN di Indonesia adalah A. UUD 1945 pasal 23 ayat 1 B. UUD 1945 pasal 32 C. UU RI No 1 1994 D. E. UU RI No 16 1994 Keppres No 16 tahun 1994​

Rekomendasi lainnya :

• Dasar hukum dari kementerian republik indonesia adalah …. Dasar hukum dari kementerian republik indonesia adalah …. Jawaban: Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembentukan, pengubahan,…
• Instrumen yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan… Instrumen yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan APBN adalah.... Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah atau negara yang disetujui oleh DPR…
• Setiap negara di dunia memiliki bentuk negara… setiap negara di dunia memiliki bentuk negara termasuk negara Indonesia. sejak awal kemerdekaan pada tahun 1945, negara Indonesia berbentuk negara kesatuan. mengapa negara Indonesia berbentuk…
• Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, peraturan… Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum tertinggi adalah .... A. Peraturan Presiden B. Undang-Undang C. Doktrin D. Undang-Undang Dasar 1945 E.…
• Proklamasi Indonesia memiliki dasar hukum yang… Proklamasi Indonesia memiliki dasar hukum yang sesuai dengan pembukaan UUD 1945 pada alinea .... a. IV b. I c. III d. V e. II Jawaban…
• Organisasi APEC pernah mengadakan konferensi atau… Organisasi APEC pernah mengadakan konferensi atau pertemuan di Indonesia pada 1994 dan menghasilkan keputusan... Organisasi APEC pernah mengadakan konferensi atau pertemuan di Indonesia pada 1994…
• Bpupki adalah Bpupki adalah bpupki adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (dokuritsu junbi cosakai) diketuai DR Radjiman Wedyodinigrat, sidang pertama tanggal 1 juni 1945 (membahas rumusan…
• Pasal dalam UUD NRI 1945 yang sebagai dasar untuk… Pasal dalam UUD NRI 1945 yang sebagai dasar untuk suatu perubahan pasal Jawabannya yaitu Pasal 37 UUD 1945. Yuk simak penjelasan berikut ini! Pasal 37…
• Landasan yuridis utama pengelolaan ekonomi… Landasan yuridis utama pengelolaan ekonomi Indonesia, yang menjadi acuan pemerintah dalam melaksanakan perekonomian secara makro/menyeluruh adalah.... Jawabannya adalah Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945.…
• Pasal 36 UUD NRI tahun 1945 menegaskan bahwa bahasa… Pasal 36 UUD NRI tahun 1945 menegaskan bahwa bahasa negara adalah bangsa Indonesia ketentuan ini memberikan banyak manfaat terutama dalam komunikasi manfaat yang dirasakan adalah​…
• Berikut ini Yang bukan merupakan landasan politik… Berikut ini Yang bukan merupakan landasan politik luar negeri Indonesia adalah a.pancasila b.keppres c.tap MPR d.UUD 1945 e peraturan daerah Jawabannya adalah D. Pelaksanaan politik…
• Menurut UU no.20 tahun 1999 pasal 2 ayat 2 angkatan… Menurut UU no.20 tahun 1999 pasal 2 ayat 2 angkatan kerja adalah penduduk yang usia kerja… Jawabannya adalah penduduk yang berusia di atas 15 tahun…
• Dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan… Dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara harus mendapat persetujuan dari dewan perwakilan rakyat. dalam perjalanannya, bila penyusunan anggaran tersebut tidak mendapat persetuan dari…
• Perundingan di jakarta pada tanggal 1 oktober 1945… Perundingan di jakarta pada tanggal 1 oktober 1945 merupakan perundingan awal untuk memenuhi harapan pihak indonesia maupun belanda. dalam perundingan ini pihak inggris sebagai penengah…
• Gotong royong di bidang ekonomi untuk kesejahteraan… Gotong royong di bidang ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal .... a. 33 ayat…