Reformasi birokrasi yang dilakukan pada masa pemerintahan BJ. Habibie bertujuan untuk memisahkan birokrasi dari pengaruh kepentingan politik praktis, dengan melarang….

Reformasi birokrasi yang dilakukan pada masa pemerintahan BJ. Habibie bertujuan untuk memisahkan birokrasi dari pengaruh kepentingan politik praktis, dengan melarang….

Reformasi birokrasi yang dilakukan B.J Habibie melarang rangkap jabatan.

Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut.

B.J Habibie adalah presiden ke-3 RI atau presiden pertama di era reformasi. B. J Habibie menjabat sebagai Presiden untuk menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Dalam masa pemerintahannya, B.J Habibie menerapkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan suatu perubahan dalam berbagai bidang kehidupan dan penanganan masalah ekonomi. Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh B.J Habibie adalah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dilakukan dengan tujuan memisahkan birokrasi dari pengaruh kepentingan politik praktis. Langkah pertama yang dilakukan adalah mereformasi Golkar. Selanjutnya, B. J Habibie melarang adanya rangkap jabatan bagi pejabat negara. Larangan itu dilakuakn dengan tujuan untuk mempermudah melaksanakan kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat. Akibatnya adalah Akbar Tanjung dan Hamzah Haz harus meninggalkan jabatan mentri, karena mereka adalah Ketua Partai Golkar dan PPP.

Dengan demikian, reformasi birokrasi yang dilakukan B.J Habibie melarang rangkap jabatan.

Semoga membantu ya.

Baca Juga :  Dampak negatif in grup dan out grup adalah​