Share
Berikut ini Yang bukan merupakan landasan politik luar negeri Indonesia adalah
a.pancasila
b.keppres
c.tap MPR
d.UUD 1945
e peraturan daerah
Jawabannya adalah D.
Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif berdasar atas Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional negara, yang tentunya tidak dapat lepas dari tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.
Jadi jawabannya adalah D ya.
Semoga terbantu!
Rekomendasi lainnya :
- Apa ciri-ciri kemampuan bela negara yang harus… apa ciri-ciri kemampuan bela negara yang harus diberikan kepada setiap warga negara Indonesia? Jawaban yang benar adalah: 1. Cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan…
- Jelaskan alasan mengapa PPKI perlu mengadakan sidang… Jelaskan alasan mengapa PPKI perlu mengadakan sidang setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia bahkan sampai bersidang sampai 3 kali yaitu tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945?…
- Formulasi pancasila yang resmi tercantum dalam… Formulasi pancasila yang resmi tercantum dalam pembukaan uud 1944 yaitu paragraf Formulasi Pancasila yang resmi tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 ada pada paragraf keempat…
- Bentuk negara Indonesia sesuai dengan pasal 1 ayat 1… Bentuk negara Indonesia sesuai dengan pasal 1 ayat 1 UUD 1945 adalah… Jawaban : Republik. Indonesia merupakan sebuah negara bersistem demokrasi. Dalam sistem negara seperti…
- Beberapa contoh ancaman tersebut termasuk ke dalam ancaman … Perhatikanlah beberapa ancaman terhadap negara berikut ini. (1) Berkembangnya gaya hidup kebarat-baratan pada generasi muda. (2) Berkembangnya individualisme dalam kehidupan masyarakat perkotaan. (3) Tidak sedikit…
- Peristiwa 15 januari 1974 menjadi paradoks dalam… Peristiwa 15 januari 1974 menjadi paradoks dalam kebijakan politik ekonomi orde baru karena .... a. peristiwa itu melibatkan mahasiswa yang semula mendukung soeharto. b. peristiwa…
- Landasan yuridis utama pengelolaan ekonomi… Landasan yuridis utama pengelolaan ekonomi Indonesia, yang menjadi acuan pemerintah dalam melaksanakan perekonomian secara makro/menyeluruh adalah.... Jawabannya adalah Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945.…
- Gotong royong di bidang ekonomi untuk kesejahteraan… Gotong royong di bidang ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal .... a. 33 ayat…
- Kebijakan untuk mengatasi penyelundupan… Perhatikan beberapa upaya berikut! 1) Meningkatkan pengamanan jalur distribusi barang 2) Memasyarakatkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila 3) Memperketat pengawasan impor di pelabuhan laut dan udara…
- Salah satu upaya mewujudkan ketahanan politik dalam… Salah satu upaya mewujudkan ketahanan politik dalam aspek politik luar negeri yaitu... A. Meningkatkan citra positif bangsa Indonesia melalui promosi dan diplomasi B.Meningkatkan kualitas politik…
- Pancasila digunakan untuk mengatur penyelenggaraan… Pancasila digunakan untuk mengatur penyelenggaraan negara yang menjadi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan merupakan fungsi pancasila sebagai... a. pandangan hidup bangsa…
- Ancaman yang berdensi politik yang bersumber dari… Ancaman yang berdensi politik yang bersumber dari dalam negeri dalam bentuk pola perjuangan tidak bersenjata dan sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat adalah A. Memobilisasi…
- 1. Perbedaan arti Pancasila sebagai Dasar Negara dan… 1. Perbedaan arti Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Fungsi dan Peran Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Manfaat Pancasila sebagai Dasar Negara…
- Pasal dalam UUD NRI 1945 yang sebagai dasar untuk… Pasal dalam UUD NRI 1945 yang sebagai dasar untuk suatu perubahan pasal Jawabannya yaitu Pasal 37 UUD 1945. Yuk simak penjelasan berikut ini! Pasal 37…
- Apa jadinya jika berita proklamasi kemerdekaan… Apa jadinya jika berita proklamasi kemerdekaan indonesia tidak disebarkan? Penyebarluasan berita proklamasi Indonesia diumumkan ke luar negeri dengan tujuan untuk memperoleh pengakuan, baik itu secara de facto…